Rumah Murah Bersubsidi

RUMAH MURAH BERSUBSIDI DI INDONESIA
PROBLEMATIKA RUMAH MURAH BERSUBSIDI
Pembangunan hingga penyelenggaraan rumah murah sederhana bersubsidi di Indonesia masih jadi persoalan yang melanda dunia properti di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota besar lain. Mulai dari urusan lahan, regulasi, penyimpangan peruntukan yang tidak sesuai target, hingga pengelolaan yang memicu konflik. Padahal pengembangan rumah murah sederhana bersubsidi di Indonesia sudah berumur kurang lebih 30 tahun.
Rumah Murah Bersubsidi
Site Plan Proyek Mutiara Citayam
KETERBATASAN LAHAN
Dalam persoalan urusan lahan, terutama dikota-kota besar sudah tidak memungkinkan lagi untuk membangun perumahan-perumahan murah sederhana bersubsidi dikarenakan harga tanah yang melambung tinggi serta makin sulitnya lahan-lahan yang tersedia. Dalam prateknya, pembebasan suatu lahan atau tanah tidak lagi terpaku pada nilai rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, nilai jual objek pajak pengganti atau nilai baru.

Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagai acuan dasar penghitungan pajak yang terutang sebagaimana tertera dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, Dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
  • Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

  1. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
  2. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
  3. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  4. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  5. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

  • Objek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  • Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
  • Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
PERKEMBANGAN RUMAH MURAH BERSUBSIDI
Perkembangan Rumah Murah Bersubsidi daerah Citayam saat sekarang ini sedang mengalami kenaikan nilai transaksi yang cukup signifikan. Setelah mengalami masa-masa sulit persoalan dalam pengkreditan rumah murah bersubsidi khususnya daerah Citayam, Bojonggede, kini beberapa developer perumahan mulai lagi mempromosikan perumahan-perumahan murah bersubsidi, salah satunya pada proyek Perumahan Mutiara Citayam.

Pihak pengembang Perumahan Mutiara Citayam bekerjasama dengan agen-agen perumahan terpercaya di daerah Citayam ZG Property, menandatangani nota kerjasama untuk memasarkan unit rumah murah bersubsidi modern minimalis untuk wilayah Jakarta dan seputarnya.

Rumah yang ditawarkan dengan harga Rp. 330 Juta secara CASH, bisa konsumen dapatkan juga dengan program KPR yang diusung oleh Bank BTN sebagai Bank penyedian layanan kredit rumah murah bersubsidi.



DAFTAR VIA PROMO
DAFTAR VIA PROMO

0 komentar